Komisi 10 : Mendikbud Harus Bertanggungjawab Atas Tragedi UN Tahun ini

- 9:16 PM
advertise here
advertise here
Anggota Komisi X Jefirstson R Riwu Kore menyatakan penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) tahun ini sangat buruk. Ia berharap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Moh. Nuh harus bertanggungjawab atas terjadinya penyelenggaraan UN tahun ini.Akibat penyelenggaraan UN yang kacau,negara mengalami kerugian yang cukup besar. Kerugian tersebut bukan hanya kerugian materill, tetapi juga kerugian psikologi anak yang tidak bisa dibayar dengan apapun.

“Dengan kacaunya UN ini, diharapkan di tahun-tahun mendatangtidak terulang kembali. Kejadian seperti ini tidak bisa dibayangkan, karena mereka sudah siap melakukan UN, namun UN malah ditunda dengan waktu yang tidak jelas, tentu mereka sangat kecewa. Kami mendapat laporan, ada 11 Propinsi tertunda pelaksanaan UN-nya. Belum lagi mereka masih saja diombang-ambingkan dengan hal-hal yang tidak pasti. Seperti ujian dengan kertas fotocopy-an, jadwal yang ditetapkan pada Kamis (18/9) akan tetapi masih ditunda lagi menjadi Senin pekan depan. Hal inipun juga belum tentu sempurna karena bahan-bahan yang dipersiapkan juga belum lengkap,” kata Jefirstsonusai melakukan peninjauan langsung ke SMK Negeri 1 Balikpapan, Kalimantan Timur dalam rangka kunjungan spesifik Komisi X, Kamis (18/4).

Hal ini memang menjadi tanggungjawab pemerintah karena manajemen yang dilakukan Kemendikbud ini sangat jelek dan buruk, sehingga pelaksanaan UN tahun ini tidak maksimaluntuk itu UN di tahun yang akan datang harus dievaluasi kembali UN jangan sampai terjadi seperti sekarang ini, ungkapnya.

Dia meminta kepada Mendikbud, agar ada pertanggungjawabkan yang jelas kepada publik, Menteri tidak cukup hanya minta maaf karena program UN adalah program tahunan yang sudah rutin setiap tahunnya maka tidak ada alasan hal ini terjadi karena percetakan yang disalahkan, mustinya semua ini sudah dipersiapkan agar UN lebih baik dari tahun yang lalu, tetapi pada kenyataannya malah lebih jelek dari tahun kemarin.

Jefirstson mengemukakan, Presiden harus secepatnya memanggil menteri agarbisa mendapatkan informasi yang jelas, sebetulnya apa terjadi pada penyelenggaraan UN tersebut. Komisi X DPR juga akan secepatnya memanggil Menteri untuk menjelaskan semua kejadian yang mencoreng dunia pendidikanini.    “ KalauMendikbud tidak dipanggil ke Komisi X DPR seolah-olah membiarkan semua kejadian tersebut dan seolah-olah lepas tangan. Dunia pendidikan akan hancur jika hal seperti ini dibiarkan, padahal kita tidak menginginkan pendidikan anak-anak kita jatuh,” ungkapnya.

Dia mempertanyakan bagaimana akan memberlakukan kurikulum baru 2013, sementara UN yang sudah dilaksanakan setiap tahunya saja kejadiannya sangat memalukan. Kata Jefirtson, pelaksanaan UN kali ini diindikasian ada korupsi, pasalnya kertas yang digunakan untuk soal maupun jawaban UN tidak sesuai dengan apa yang diharapka. Para siswa yang sudah mengerjakan soal-soal UN tulisannya tidak bisa dihapus karena kertasnyaterlalu tipis. (dpr.go.id)
Advertisement advertise here
 

Start typing and press Enter to search