Jakarta - Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Igo Ilham mengatakan, manajemen, anggaran serta sistem pada program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang dicetuskan oleh Gubernur Joko Widodo, tidak tepat sehingga banyak Rumah Sakit (RS) mengundurkan diri.“Dalam masalah verifikasi pembayaran dari PT Akses yang menerapkan versi Indonesia-Case Base Groups (INA-CBG's). Klaim untuk meverifikasi pembayaran dari PT ASKES tidak full, sehingga mengakibatkan deficit manajemen keuangan RS,” kata Igo, saat dihubungi Okezone, Minggu (19/05/2013).
Dikatakannya, dalam sistem KJS terlihat pengaturan kurang matang pada masalah tenaga medis yang tidak seimbang sehingga berdampak pelayanan di bawah standar.
"KJS ala pak Gubernur sendiri kurang memenej, sehingga tidak seimbang antara pasien dengan dokternya, ini akan akan berdampak kurang optimal dalam melayani orang sakit,” ujarnya.
Menurutnya, program tersebut harus segera dievaluasi untuk dicarikan jalan keluarnya, bukan hanya dari segi anggaran melainkan sistem yang bersifat teknis seperti penganturan pengguna layanan harus disesuaikan pula dengan faktor penunjang. "Ya, harus di evaluasi dengan pihak-pihak terkaitt.dari mulai anggaran, penggunan, sampai ke sektor-sektor lainnya," tuturnya.
Program KJS untuk masyarakat miskin, kata dia, bukanlah barang baru bagi warga Jakarta, hanya yang membedakan sistem dan namanya saja, “Progran ini sudah ada sejak jaman pak Sutiyoso, lanjut ke Foke dan Jokowi hanya yang jadi pembedanya adalah nama dan sistemnya,” imbuhnya.
Untuk diketahui, 16 RS yang sebelumnya tergabung dalam program KJS dengan bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta menyatakan mundur dikarenakan pihak RS merasa keberatan dengan tarif versi Indonesia-Case Base Groups (INA-CBG's) yang telah diterapkan PT Askes. (okezone)
Advertisement
