“Yang Terjadi di Sidang Paripurna Kemarin Kejahatan Luar Biasa Parpol dalam Setgab”

- 8:13 PM
advertise here
advertise here
Ketua Umum Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARUP) DR Rizal Ramli menduga ada kesepakatan hitam antara SBY dan Golkar yang memanfaatkan kesulitan rakyat untuk menyelesaikan kasus yang melibatkan ketua umumnya.

Perdebatan tentang APBN-P 2013 kemarin, ternyata tidak murni sekadar perbedaan pendapat, tapi ditunggangi oleh kepentingan sempit Parpol. Karena itu, Rizal Ramli mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjelaskan alokasi Rp 155 miliar dalam APBN-P 2013 untuk membantu PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ).

Patut diduga ada kesepakatan hitam antara SBY dan Ketua Umum Partai Golkar Aburrizal Bakrie atau Ical ARB terkait alokasi anggaran tersebut.

“Tadinya saya menilai perbedaan pendapat di sidang-sidang DPR adalah hal wajar. Namun apa yang terjadi di sidang Paripurna kemarin adalah kejahatan luar biasa yang dilakukan Parpol-parpol yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) terkait disahkannya APBN-P 2013. Dengan menyepakati naiknya harga BBM, mereka telah mengkhianati rakyat yang hidupnya selama ini sudah sangat sulit. Padahal, banyak alternatif yang bisa dibahas untuk memperbaiki struktur penerimaan dan pengeluaran APBN tanpa perlu menyusahkan rakyat,” kata Rizal kepada wartawan, Selasa (18/6/2013) seperti dirilis itoday.

“Saya mau bertanya kepada ARB, apakah memanfaatkan uang negara untuk menyelesaikan masalah Lapindo akan menjadi model kepemimpinan Anda jika terpilih jadi presiden 20014? Sebagai kawan, saya ingatkan rakyat Indonesia tidak butuh pemimpin yang banyak masalah dan akhirnya menjadi beban rakyat dan bangsa ini. Indonesia  membutuhkan pemimpin yang bisa menjadi solusi bagi bangsa,” ujar Rizal Ramli.

Pada sidang paripurna DPR kemarin, disepakati pengalokasian dana Rp 155 miliar untuk membantu korban semburan lumpur Lapindo. Anggaran ini tertuang dalam pasal 9 Rancangan APBN-P 2013.

Sejak enam bulan terakhir, Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid ini berkali-kali menjelaskan, bahwa pembahasan APBN-P selalu dijadikan alat untuk korupsi berjamaah. Perumusan APBN-P menunjukkan lemahnya kemampuan tim ekonomi presiden, khususnya Menteri Keuangan, dalam memprediksi dan mengantisipasi masalah fiskal.

Menurut Rizal Ramli, jika Menkeu punya kapasitas memadai, tidak diperlukan adanya pembahasan anggaran perubahan. APBN-P baru benar-benar dibutuhkan, jika ada gejolak ekonomi yang luar biasa di tingkat regional atau global. (itoday)
Advertisement advertise here
 

Start typing and press Enter to search