Pernyataan ini disampaikan OKI seusai pertemuan di Jeddah, Arab Saudi, hari Ahad (15/04/2013). Dalam statemen itu mereka juga mendesak Komisi Hak Asasi Manusia PBB untuk mengirim sebuah misi pencari fakta ke Myanmar.
OKI mengatakan, kekerasan yang menelan paling sedikit 180 korban jiwa di Myanmar barat tahun lalu "tidak dapat diterima", demikian ujarnya dikutip Radio ABC.
Menurut OKI, pemerintah Myanmar telah mengambil "pendekatan negatif" dalam menangani kekerasan antara umat Buddhist dan umat Muslim Rohingya.
Prioritas
Bulan Maret lalu, Sekretaris Jenderal Organisasi Kerjasama Islam Ekmeleddin Ihsanoglu mengecam meluasnya kekerasan terbaru atas warga Muslim oleh warga Buddhis di Burma (Myanmar).
Sekjen OKI menegaskan, situasi minoritas Muslim Myanmar Rohingya merupakan salah satu isu yang menjadi prioritas utama dalam agenda kerja OKI saat ini.
Sebelumnya, keinginan OKI membuka kantor di wilayah itu guna membantuk kaum Muslim ditolak pemerintah dan Presiden Myanmar, Thein Sein dan aktivis Budha.
Pernyataan dari kantor kepresidenan Myanmar mengatakan bahwa kantor tersebut tidak sejalan dengan keinginan warga. Sebelumnya, ribuan biksu Buddha melakukan serangkaian unjuk rasa untuk menentang rencana pembukaan kantor OKI.
Bulan Juni tahun ini, marak kekerasan antara umat Buddha dan Islam di negara bagian Rakhine, yang menyebabkan sekitar 80 orang tewas dan 4.000 rumah hancur dibakar.
Sejumlah negara Islam, yang bergabung di OKI, menyatakan pemeluk Islam mendapat perlakuan yang tidak adil, baik saat berupaya mengatasi bentrokan maupun dalam kehidupan sehari-hari.
Human Rights Watch mencatat, sedikitnya 828 rumah rusak terbakar akibat kerusuhan yang dipicu aksi brutal biksu Budha ekstrimis dan warga Buddhis terhadap penduduk Muslim di Meikhtila, Burma awal April.
Sejak konflik terjadi di wilayah Rakhine tahun lalu, lebih dari 110 kaum Muslim Rohingya (sebagian menyebut 180 orang telah meninggal) dan 120.000 orang telah kehilangan tempat tinggal.(hidayatullah)
Advertisement
