Surat kabar berbahasa Inggris Shanghai Daily dan dikutip Worldbulletin mengatakan langkah itu dilakukan dalam menanggapi penyebaran rekaman teroris, mengutip pernyataan pejabat setempat.
Berdasarkan aturan telekomunikasi baru itu, para vendor diwajibkan untuk menggunggah data pribadi pembeli ke sistem data yang dijalankan polisi.
Namun media setempat tidak menyebutkan kapan aturan baru akan diterapkan.
Beberapa lokasi, seperti mall elektronik, harus memiliki kamera pengintai (CCTV) dan rekaman itu harus disimpan selama minimal 30 hari.
Penjualan ‘kartu hitam’ untuk layanan telepon atau wifi akan dilarang. Departemen Perindustrian dan Teknologi Informasi mengatakan ‘kartu hitam’ dapat digunakan untuk menyebarkan pornografi, melakukan penipuan dan mengatur aksi terorisme.
Pada bulan Juni tahun lalu, pemerintah China mengatakan Gerakan Islam Turkestan Timur telah memproduksi dan menyebarkan 109 rekaman terkait aksi teror.
Penyebaran file video maupun audio telah menjadi ciri serangan di Xinjiang, klaim pemerintah. Serangan itu termasuk di ibukota Xinjiang Urumqi pada bulan April dan Mei tahun lalu yang menewaskan 42 orang.
Juli tahun lalu, 32 orang dipenjara karena menyebarkan audio dan video terkait terorisme dan mengorganisir kelompok teroris, Shanghai Daily melaporkan.
Dalam upaya lain untuk mengekang terorisme, Xinjiang akan menerapkan pendaftaran bagi orang-orang yang membeli kembang api pada Tahun Baru Imlek yang jatuh 19 Februari mendatang.
Xinjiang menjadi ajang serangkaian serangan sepanjang tahun lalu di tengah ketegangan antara minoritas Muslim Uighur dan etnis Han China. Hal ini telah menyebabkan operasi keamanan yang menyebabkan ratusan orang ditangkap dan puluhan lainnya dieksekusi.
Beijing menyalahkan kekerasan kepada kelompok Uighur namun aktivis mengklaim kebijakan China terhadap Uighur yang represif telah menjadi sumbu kemarahan warga Muslim Uighur.[fq/islampos]
Advertisement
